SIBOLGA | Warga penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Kota Sibolga protes terkait adanya permintaan dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup untuk membayar tagihan air PDAM Tirta Nauli sebesar Rp 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu) untuk seluruh penghuni yang berjumlah 196 kepala keluarga (KK).
Sehingga, per KK di Rusunawa harus membayar tagihan Air PDAM sebesar Rp 48.400 dari sebelumnya hanya membayar Rp 35.000 per KK.
Salah satu warga Rusunawa Nurhayani kepada metro-online, Rabu (04/11/2020) mengaku, selama 6 tahun dia dan keluarganya tinggal ditempat tersebut hanya mebayar Rp 35.000 per bulannya untuk tagihan air.
" Saya sudah tinggal di sini sejak tahun 2014 tidak pernah diberikan kepada kami rekening air, hanya cukup membayar 35 ribu perbulan, kok tiba-tiba sekarang kami harus membayar dengan jumlah Sembilan juta lima ratus ribu (Rp 9.500.000) dibagi 196 KK dan menjadi 48 ribu lebih untuk bulan ini," ungkap Nuhayani.
Dikatakannya, bahwa seluruh warga Rusunawa blok A dan B baru baru ini diundang oleh Kepala UPT Rusunawa Ahmad Dasuki Siregar ST untuk rapat dengan agenda tanggung renteng pembayaran tagihan rekening air sebanyak Rp 9.500.000.
Terpisah, Kepala UPT Rusunawa Ahmad Dasuki Siregar ST, saat ditemui mengaku, terkait kenaikan tagihan air tersebut tidak ada keterlibatan pihaknya.
"Kenaikan itu bukan dari pihak kami, akan tetapi terkait adanya surat tagihan rekening air Rusunawa dari pihak PDAM Tirta Nauli Sibolga. Rapat itu di lakukan bukan urusan kami, akan tetapi urusan warga Rusunawa, kami hanya memfasilitasi,"kata Ahmad.
Terkait itu, Kasubag Umum PDAM Tirta Nauli Dedy Supriyanto saat dikonfirmasi membantah, bahwa pihaknya mengeluarkan surat kepada warga Rusunawa.
"Kami hanya berurusan dengan KUPT Rusunawa. Tugas kami, kalau ada pelanggan menunggak 3 bulan akan kami lakukan pemutusan pelanggan. Jadi kami tidak ada buat surat seperti yang di katakan Kepala UPT Rusunawa," jelasnya.(Demak MP Panjaitan/ginda).
