Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang merupakan sistem kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi.
"KPK mengkoordinasikan dengan menyelaraskan kewenangan yang dimiliki kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam MCP," kata Ketua KPK Firli Bahru dalam sambutannya melalui konferensi video.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Prof Drs Muhammad Tito Karnavian mengatakan, acara tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Rapat koordinasi secara daring ini juga dihadiri Asisten I Sarimpunan Ritonga, Asisten III Zaid Harahap, Inspektorat dan kepala BPKAD Labuhanbatu. (Husin/REM)
