Dodi Martua Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Madina, yang juga ketua pansus SMGP tragedi 25 Januari 2021.
MANDAILING NATAL | Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Mandailing Natal tentang PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) terkait tragedi 25 Januari 2021, Dodi Martua, menyayangkan terjadinya insiden semburan lumpur di wilayah kerja PT SMGP, pada Minggu (24/4/2022) pagi.
Dodi menerangkan seharusnya insiden itu tidak terjadi apabila kementerian ESDM dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan dengan baik.
"Karena fungsi pembinaan dan pengawasan tidak dilakukan oleh kementerian ESDM dengan baik. Maka seharusnya mereka (kementerian) harus bertanggung jawab atas insiden tersebut," kata Dodi Martua, dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/4/2022).
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Madina itu menjelaskan, bahwa kejadian yang telah berulang-ulang di PT SMGP, tentu akan membuat kita makin ragu dengan keamanan dan keselamatan dari usaha panas bumi tersebut.
Seharusnya selaku pembina dan pengawasan usaha Panas Bumi di Indonesia, kata Dodi, Kementerian ESDM harus dapat menjamin keselamatan masyarakat atas aktivitas usaha panas bumi.
"Kalau kejadian yang menyebabkan korban masyarakat terjadi berulang-ulang dan tidak ada upaya perbaikan baik terhadap SOP ataupun Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ini sama saja membiarkan masyarakat menjadi korban terus menerus. Untuk itu Kementerian ESDM harus konsisten dalam menegakkan aturan terhadap pemberlakuan sanksi terhadap PT SMGP," tegasnya.
Dodi juga meminta agar Kementerian ESDM tidak hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi saja, yang nyatanya itupun tidak digubris oleh PT SMGP. Karena terbukti masih terjadi lagi kejadian serupa.
"Demi keberlangsungan usaha panas bumi di Mandailing Natal maka jaminan keselamatan masyarakat harus ada. Untuk itu Kementerian ESDM harus transparan dan konsisten tegakkan aturan dengan memberikan sanksi kepada PT Sorik Marapi Geothermal Power," pungkasnya. (SRL/Sahrul)
