JAKARTA | Utang PT. Krakatau Stell (KS) mencapai Rp.45 Triliun. Harus adanya perbaikan jajaran direksi internal dulu. Hal ini dikemukakan Rudi Hartono Bangun SE MAP dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan PT Krakatau Stell di Gedung DPR RI pada hari Senin (11/4/2022).
Meskipun, ungkap Politisi Partai NasDem itu, sempat dibeberkan Dirut yang baru, bahwa 2 tahun ini, menurut laporan kinerja keuangan PT KS 2021 di atas kertas, laba bersihnya Rp.800 Miliar sampai Rp.1 Triliun.
“Tapi, ada tapinya Pak Dirut, jika saya lihat rasio utang terhadap modal PT Krakatau Stell tercatat 789 %, artinya tidak sehat/tidak beres keuangannya alias mau bangkrut, sama seperti yang pernah disebutkan Pak Menteri BUMN Erick Thohir. Dan artinya selama 8 tahun ke belakang, Direksi lama sudah membuat dan meninggalkan utang besar PT KS untuk rakyat Indonesia dan buat bangkrut PT KS dan utangnya saat ini Rp.45 T, walaupun tadi dipaparkan dirut baru sudah dicicil Rp.3 Triliun,” kata Rudi.
Menurut data dan catatan yang ada, ungkapnya, Pt KS selama 8 tahun ke belakang kinerjanya tidak pernah menghasilkan laba dan deviden untuk negara dan rakyat malahan selama 8 tahun kebelakang banyak meninggalkan utang dan banyak proyek yang dihentikan dan terbengkalai, padahal PT KS ini adalah BUMN baja kebanggaan Indonesia. Ini rekor utangnya sudah dibawa garuda yang hampir Rp.100 Triliun utang yang ditinggalkan direksi lama.
Rudi juga menanyakan kepada jajaran Direksi PT KS yang hadir, tentang pertanggungjawaban suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari negara sebesar Rp.2 Triliun yang sudah diterima PT. KS selama ini digunakan dan dialokasikan untuk apa? Karena setelah diterima oleh direksi sampai saat ini kami di DPR RI belum mendapat penjelasan uang rakyat itu digunakan untuk apa saja di PT KS ?
“Kemudian pada raker ini, saya juga ingin bertanya tentang 2 proyek mangkrak, yang memakai dana jumbo triliunan. Yaitu proyek blast furnace (peleburan biji besi cair) yang menyedot uang Rp.10 triliun. Lalu pada tahun 2019, proyeknya dihentikan produksi. Lalu penerbitan obligasi wajib konversi (OWK) senilai Rp. 800 Miliar untuk tambahan modal yang diterima 2020-2021, kami minta dijelaskan pada raker ini, untuk tambahan modal seperti apa,” ujar Rudi yang merupakan Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumut III itu.
Rudi mendapat masukan tentang kinerja direksi lama, yang pada tahun 2017. Dan 2019 ditangkap KPK dalam kasus suap menyuap antara kontraktor PT. KS dan Direktur PT. KS, Lanjut Rudi, artinya proyek PT. KS selama ini di mark up sehingga bisa dialokasikan untuk anggaran suap ke Direksi PT. KS.
“Dan saya mengingatkan kepada Dirut yang baru agar memakai SDM Direksi yang masih bersih, kalau masih yang lama, sama saja, ibarat sapu yang ujung kotor disapukan pada lantai bersih, pasti hitam semua lantai yang disapu,” ujar Rudi.
Rudi meminta penjelasan dari semua catatan yang dipaparkannya, agar rakyat juga mengetahui kinerja BUMN-BUMN milik negara ini.
“Dan juga proyek senilai Rp.2 Triliun join operasi antara PT Krakatau Stell dan PT Timah pada 2015 dihentikan operasi. Padahal sudah menyedot Rp. 2triliun? Tolong jelaskan Pak Dirut baru? Join kiinerja seperti apa proyeknya ?” tanya Rudi mengakhiri. (rel)
