MANDAILING NATAL| Polemik penolakan atas pengangkatan Paryati Ningsih Daulay sebagai Pj Kepala Desa (Kades) di Desa Batang Gadis Jae, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) ternyata masih terus berlanjut hingga sampai saat ini.
Terkini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batang Gadis Jae enggan mau menandatangani berkas permohonan pencairan dana desa tahap 1 (satu).
Untuk diketahui, saat ini tengah memasuki tahap pencairan dana desa tahap satu. Namun, untuk Desa Batang Gadis Jae sendiri sampai saat ini belum menyerahkan berkas permohonan pencairan ke pihak Dinas PMD Kabupaten Madina.
Pj Kades Desa Batang Gadis Jae, Paryati Ningsih Daulay mengatakan berkas permohonan pencairan dana desa belum dapat diserahkan ke Dinas PMD, dikarenakan pihak BPD belum mau menandatangani berkasnya.
"Iya benar, berkas-berkas padahal sudah siap. Namun BPD belum mau menandatangani. Makanya belum diserahkan ke PMD," katanya saat dikonfirmasi Rabu (14/6).
Paryati mengaku tak tahu alasan BPD tidak mau menandatangani berkas permohonan pencairan dana desa itu. Padahal, menurut dia, sejumlah masyarakat di desanya saat ini sangat membutuhkannya.
"Saya tidak tahu pasti kenapa alasannya. Dan masyarakat juga sudah banyak menyampaikan langsung ke kami agar segera dicairkan karena sangat dibutuhkan," sebutnya.
Ketua BPD Batang Gadis Jae Mawardi ketika dimintai keterangan melalui sambungan telepon WhatsApp belum bersedia memberikan keterangannya, meskipun ia membenarkan akan persoalan.
"Iya betul, tapi maaf mohon jangan dipublikasikan dulu," katanya, saat dihubungi wartawan Rabu (14/6).
Sementara, salah satu tokoh masyarakat di desa itu Nasrun juga membenarkan perihal BPD tak mau menandatangani berkas permohonan pencairan dana desa Batang Gadis Jae.
"Iya benar, kata (BPD), selagi si Paryati yang menjabat kepala desa, BPD tidak mau tanda tangani permohonan berkas itu. Tidak usah dicairkan pun dana desa tidak masalah," katanya ketika ditemui di desa itu.
Terpisah, sejumlah warga Batang Gadis Jae berharap persoalan agar segera dapat diselesaikan.
"Kasihan kami sebagai warga kalau mereka terus kisruh. Janganlah gara gara mereka yang kisruh, akibatnya dana desa yang tidak dicairkan. Siapapun Pj nya kami terimanya yang penting bisa membangun desa kami," ungkap beberapa warga di desa itu.
"Mohonlah dicarikan solusinya, supaya cepat dicairkan, karena masyarakat banyak yang membutuhkan. Jangan gara gara politik kami warga yang menjadi korban," harapnya.
Warga lainnya berinisial D pun turut memohon Ketua BPD Desa Batang Gadis Jae Mawardi untuk segera menandatangani berkas permohonan pencairan tersebut.
"Jika persoalannya ada di BPD yang tak mau menandatangani, mohon janganlah dipersulit, kasihan kami sebagai warga yang sangat mengharapkannya," katanya ketika ditemui di desa itu pada Rabu sore. (rul)
