Dokumen foto. (MOL/Ist)
MEDAN | Sebanyak 28 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 9 Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) di wilayah hukum (wilkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah membentuk Posko Pemilu sekaligus sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
Hal itu untuk mengawal dan ikut mendukung kesuksesan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Idianto, melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan saat dikonfirmasi Minggu (18/6/2023).
"Dalam kunjungan kerja (kunker pak Kajati Sumut ke beberapa daerah sekaligus memantau dan memastikan bahwa tiap Kejari maupun Cabjari sudah membentuk Posko Pemilu.
Posko ini berfungsi untuk memonitor dan mengawasi setiap tahapan pemilu yang ada dan melaporkannya setiap hari," kata Yos.
Lebih lanjut Yos A Tarigan menyampaikan, Posko Pemilu hadir di Kantor Kejati dan Kejari sebagai salah satu bentuk partisipasi Kejati Sumut dalam menyukseskan setiap tahapan Pemilu dan Pilpres 2024.
Posko Pemilu merupakan tindak lanjut arahan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) yang bertugas meminimalisasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan pada setiap tahapan Pemilu 2024.
"Salah satu bentuk pelaksanaan tugas tersebut adalah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut. Dan untuk yang di daerah dengan KPU Kabupaten / Kota," tandasnya.
Dalam hal pengawasan terhadap jalannya proses pemilu, lanjut mantan Kasi Pidsus Kejari Deliserdang tersebut, Kejati sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu akan melakukan tindakan masif berupa sosialisasi untuk menekan pelanggaran Pemilu.
Yos menambahkan, dalam setiap kesempatan Jaksa Agung selalu menyerukan agar seluruh jajaran, terutama yang terlibat dalam Posko Pemilu dan Sentra Gakkumdu bersikap netral dan tidak berpihak kepada partai mana pun atau calon mana pun. (ROBERTS)
