 |
| Teks foto: Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti foto bersama dengan masyarakat kelurahan Pahlawan Binjai Utara. |
BINJAI | Persoalan infrastruktur masih mendominasi aspirasi yang disampaikan masyarakat pada saat anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti melakukan Reses III masa sidang IV Tahun 2022 - 2023 di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai
Selain persoalan infrastruktur berupa pembangunan drainase, perbaikan jalan, dalam reses kali ini para konstituen juga menyampaikan terkait dengan kesehatan dan pendidikan serta meminta bantuan UMKM.
Reses yang dimulai 12 sampai dengan 21 Juni 2023 dilaksanakan anggota DPRD Sumut fraksi PAN di sepuluh titik di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
Rudi Alfahri Rangkuti menjelaskan reses dilakukan DPRD Sumut untuk menjemput aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, sekaligus menyampaikan program-program kerja yang sudah dan sedang dilakukan.
"Saat ini Pemerintah Sumatera Utara melalui usulan Anggota DPRD Sumut sedang melakukan pembangunan jalan alternatif dari Tanjungpura menuju Tanjung selamat, Tangkahan menuju Bukit Lawang, Kuala menuju Namukur dan Binjai," katanya, Selasa (20/6/2023).
Selain itu, Politisi Partai Amanat Nasional ini juga menyampaikan dari reses -reses yang telah dilakukan sudah banyak aspirasi disampaikan dan banyak juga yang sudah direalisasikan.
"Bantuan yang telah direalisasikan yakni mulai dari pembangunan jalan gang melalui dana BKP, rabat beton, renovasi rumah ibadah, rumah sekolah serta bantuan UMKM dan binatang ternak," ucapnya.
Rudi Alfahri juga menjelaskan kepada masyarakat terkait klasifikasi jalan yakni jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten / Kota.
"Usulan yang disampaikan masyarakat terkait infrastruktur banyak yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ kota, meskipun demikian saya akan komunikasikan dengan Bupati Langkat dan Walikota Binjai agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat segera direalisasikan," jelasnya.
Terkait dengan kesehatan, Rudi Alfahri Rangkuti menyampaikan jika ada masyarakat tidak mampu jatuh sakit tidak memiliki BPJS atau KIS sama sekali mau diopname bisa langsung berobat ke rumah saiit milik pemerintah.
"Jika ada masyarakat tidak mampu mau berobat hubungi saya, Insya Allah akan saya bantu gratis, karena Pemerintah Sumatera Utara telah menganggarkan dana Rp. 10 Miliar untuk kesesatan," katanya.
"Semua usulan yang disampaikan masyarakat akan kami kawal dan mudah-mudahan bisa terakomodir semuanya, kalaupun tidak bisa semuanya satu atau dua masukan bisa direalisasikan," pungkasnya. (Ml/Ism)
