 |
| Kantor PLN ULP Tebingtinggi. |
TEBINGTINGGI | Seorang warga Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, bernama Agus merasa kesal karena meteran listrik di gudangnya dicabut pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) ULP Tebingtinggi.
Padahal, menurut Agus, dirinya baru sebulan menunggak tagihan listrik. Ia berpendapat bahwa pihak PLN sudah menyalahi prosedur.
Agus menjelaskan, meteran listrik gudangnya yang berada di Jalan Djuanda, Kota Tebingtinggi diputus atau dicabut secara diam-diam pada Rabu, 12 Juli 2023.
"Kita tidak masalah meteran itu diputus atau dicabut, tapi kan harus sesuai peraturan yang berlaku. Jangan main putus aja, sementara surat pemberitahuan tidak ada sama sekali. Semua pakai aturan, apalagi PLN itu perusahaan BUMN dan sudah profesional," ujar Agus, Minggu (16/7/2023).
Agus mengatakan, dirinya berencana akan menempuh jalur hukum apabila pihak PLN memang menyalahi prosedur yang ada.
"Saya akan tuntut, bila perlu proses jalur hukum," katanya.
Saat ini, kata Agus, rekening listrik tunggakan beserta dendanya itu sudah dilunasi. Ia mengaku kecewa dengan pihak PLN yang mencabut meteran listrik tanpa surat pemberitahuan.
"Walau meteran itu sudah terpasang kembali, saya tetap akan menuntut. Proses hukum tetap berjalan, rasanya sakit kali kita diperlakukan seperti itu. Manusia kan bisa aja lupa (membayar), bukan kita sengaja tapi lupa. Biasanya, tidak pernah terjadi hal seperti ini," jelasnya.
Agus mengaku dirinya ingin menanyakan perihal ini dan sudah berupaya bertemu langsung pimpinan PLN Tebingtinggi, namun belum berhasil.
"Belum bisa bertemu, kalau mau harus dijadwal terlebih dahulu. Tidak bisa sembarangan bertemu, karena ada penanggung jawab lain," ujar Agus menirukan ucapan seorang pegawai saat dirinya mendatangi kantor PLN yang berada di Jalan Sudirman.
Menurut Agus, petugas PLN datang dan masuk ke pekarangan gudang tidak punya etika dan melanggar pasal 551 KUHPidana.
"Saya anggap mereka itu pencuri, karena masuk tanpa permisi. Saya ke PLN sudah lima kali, tidak pernah bertemu dengan pimpinan PLN. Alasannya, jumpai saja Yuda sebagai penanggungjawab," katanya.
Bukan hanya itu, lanjut Agus, setelah tunggakan dibayar, meteran listrik yang kembali dipasang terkesan asal jadi.
"Ada saya siapkan sebelumnya kayu papan bagus, kayu itu kini hilang. Petugas yang memasang juga bukan pegawai PLN, diduga pekerja kontrak," tegasnya.
Agus mengaku dirinya masih menunggu pimpinan PLN ULP Tebingtinggi berada di kantor dan kapan bisa menemui dirinya.
"Saya sudah berapa kali ke kantor PLN, tetap tidak pernah jumpa. Saya tidak selesai, saya akan tempuh jalur hukum," katanya.
Menanggapi hal ini, sayap PDI Perjuangan (PDIP), Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Tebingtinggi angkat bicara.
"Kami menyayangkan tindakan semena-mena oleh pihak PLN Tebingtinggi. Seharusnya petugas PLN bekerja sesuai SOP, tidak bergaya seperti preman, asal masuk rumah orang tanpa izin," ujar Ketua DPC Repdem Kota Tebingtinggi, Sandy, saat dimintai tanggapannya, Minggu (16/7/2023).
Sandy mengaku, pihaknya sering mendapat laporan tindakan arogan dari petugas PLN. Menurutnya, tindakan seperti ini akan merusak citra BUMN.
"Sudah sering kami dapat laporan tindakan semena-mena petugas yang tidak sesuai SOP. Padahal kalau warga telat bayar listrik tetap kena denda," katanya.
Repdem Tebingtinggi, kata Sandy, akan terus memantau warga yang diintimidasi oleh PLN. Pihaknya berencana akan memberikan advokasi terhadap warga yang mengalami tindakan arogansi petugas PLN.
"Kita akan siapkan advokasi bagi warga yang mengalami intimidasi dan arogansi petugas PLN, dengan harapan tindakan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari," tutupnya. (HR/HR)
