Teks Foto: Anggota DPRD Langkat, Juriah, saat menyampaikan sambutan nya di hadapan ratusan warga Desa Tanjung Pasir, Kec. Pangkalan Susu pada acara reses, Sabtu (09/09/2023). (Foto: Metro Online, co)
LANGKAT | Reses masa sidang III Tahun Ke - IV TA 2023, anggota DPRD Langkat, Juriah Jemput aspirasi masyarakat Desa Tanjung Pasir, Kec. Pangkalan Susu, Sabtu (09/09/2023).
Politisi PDI Perjuangan, Juriah yang dijuluki 'singa betina' itu meminta warga tidak segan-segan atau takut menyampaikan aspirasinya terkait pembangunan infrastruktur jalan.
"Julukan singa betina kepada sang anggota dewan perempuan itu karena dia berani memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa pandang warna kulit, suku dan agama,"
Selain itu, mungkin juga ada masalah BPJS, PKH, KTP, KK, Akte, dan yang lain. "Tanyakan saja, pada ahlinya yang turut saya undang dan hadir pada hari ini dari instansi terkait."
"Semua aspirasi yang bapak/ibu sampaikan hari ini akan kita kawal, dengan harapan dapat terealisasi, jadi mohon disampaikan, dan pertanyaannya di sampaikan kepada pejabat bersangkutan," ucapnya.
Pada kesempatan itu, Juriah tidak saja hanya meminta aspirasi, tapi dia juga mengedukasi masyarakat agar mengerti dan memahami apa saja persyaratan yang dipersiapkan untuk menjadi peserta BPJS, untuk mendapatkan PKH, dan lainnya.
Diantara warga yang bertanya, jalaluddin, bagaimana caranya agar masyarakat mendapatkan KTP dan KK tanpa menguarkan dana sepeser pun alias gratis.
Menjawab pertanyaan itu, Sukamto dari Disdukcapil Kabupaten Langkat mengatakan bahwa pengurusan KTP itu memang gratis sejak tahun 2018. Mungkin bapak/ibu mengurus KTP dan KK memakai jasa orang lain.
"Jika bapak/ibu memakai jasa orang lain, ya tentu mereka butuh dana buat ongkos, makan dan minum". Jadi kalau mau gratis, silahkan bapak/ibu langsung datang ke Disdukcapil di Stabat, ucapnya
Sementara itu, Suryoto, warga Dusun III Pertanian, Desa Tanjung Pasir meminta Dinas Pertanian mencari solusi untuk mengatasi kekeringan lahan persawahan tadah hujan di saat musim kemarau.
Air sisa pemakaian PLTU dibuang begitu saja, apakah air itu tidak bisa dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan, atau mungkin pihak PLTU yang tidak mengizinkannya, ujar Suryoto bertanya.
Menjawab pertanyaan itu Kordinator PPL yang bertugas di Kec. Pangkalan Susu mengatakan, sebenarnya pihak PLTU mau memberikan izin untuk pemakaian air tersebut.
Namun, pihak manajemen juga balik bertanya, kata dia, jika terjadi sesuatu hal yang tidak baik terhadap tanaman padi, setelah pemakaian air PLTU, lalu siapa yang bertanggungjawab, sambungnya lagi.
Untuk itu perlu adanya penelitian dan analisa lebih lanjut, apakah sisa air pemakaian PLTU layak digunakan untuk mengairi lahan persawahan atau tidak, ujarnya.
Sebelum reses, sejumlah warga Desa Pulau Sembilan meminta anggota DPRD Langkat, Juriah turun langsung melihat kondisi derma atau tambatan perahu yang ada di desa itu.
Warga berharap kepada Juriah untuk memperjuangkan pembangunan derma di pesisir pantai itu sehingga warga merasa aman dan nyaman saat akan pergi keluar desa maupun sebaliknya.
Warga berharap, dalam waktu dekat, derma yang sudah lama dinanti-nantikan itu dapat direalisasikan Pemkab Langkat, ujar pak Imun, tokoh masyarakat Desa Pulau Sembilan.
Turut hadir, pejabat Perkim, PUPR, Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pariwisata Kab Langkat, Kades Tanjung Pasir, Faisal ST, SH, dan lainnya.(ls/lkt1)
