 |
| Penandatanganan Pendanaan Pilbup Deliserdang 2024 |
Dalam sambutannya, Sekda mengatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil).
"Selanjutnya juga ditetapkan peran dan fungsi masing-masing lembaga atau instansi dalam kegiatan pemilihan. Kita mengetahui bersama pemungutan suara pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan tahapan dimulai tahun 2023 ini," ujar Sekda.
Dijelaskan, Deliserdang adalah salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada tahun 2024. Semua pihak sepakat Pilkada Deliserdang harus terlaksana secara demokratis. Upaya mewujudkan hal tersebut tentu harus dimulai dari pemangku kepentingan yang telah diamanatkan peran dan fungsinya masing-masing, antara lain pemerintah kabupaten (Pemkab) yang menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Deliserdang, selaku penyelenggara.
"Dapat saya sampaikan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan penyelenggara pemilihan secara bersamaan telah melakukan pembahasan terhadap usulan pendanaan kegiatan pemilihan yang diajukan penyelenggara pemilihan, sesuai mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku, baik dari sisi pemerintah daerah maupun lembaga penyelenggara pemilihan," terang Sekda.
Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Drs Zainal Abidin Hutagalung dalam laporannya menyampaikan, Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara TAPD Pemkab Deli Serdang dengan KPU dan Bawaslu tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU dan diubah menjadi UU No.6 Tahun 2020.
Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diubah dengan Permendagri No.41 Tahun 2020, Pemendagri No.77 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.900.1.9.1/435 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Disebutkan, pengelolaan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang, KPU Kabupaten Deli Serdang mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 176.713.223.000 dan Bawaslu Deli Serdang Rp. 48.579.078.000.
"Penyelenggara pemilihan telah melakukan pembahasan usulan untuk mengevaluasi standar kebutuhan dan standar satuan harga pendanaan kegiatan pemilihan hasil evaluasi usulan pendanaan kegiatan pemilihan yang bersumber dari APBD Kabupaten Deliserdang bagi KPU Deli Serdang sebesar Rp. 98.428.630.000,46 dan bagi Bawaslu Deli Serdang sebesar Rp. 28.566.376.000. Hasil pembahasan bersama dituangkan dalam berita acara guna menjadi dasar pengelolaan pendanaan kegiatan pemilihan tersebut," rinci Kepala Badan Kesbangpol.
Hadir pula di kesempatan itu, anggota KPU Sumatera Utara, Kotaris Banurea; Ketua KPU Deliserdang, Syahrial Effendi; Ketua Bawaslu Deliserdang, Febryandi Ginting, dan lainnya.
Pejabat Pemkab Deli Serdang yang turut hadir, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs H Citra Effendi Capah MSP; Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, H Khoirum Rizal ST MAP; dan lainnya.(Wan)
