PERCUT SEI TUAN | Aneh memang. Masalah pedagang kaki lima (PKL) Pajak Gambir, Jalan Pasar 8 Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) tak kunjung selesai.
Keluhan warga selama in tak.digubris Pemkab Deliserdang. Sudah bebeeapa tahun ini warga meminta Pemkab Deliserdang supaya menertibkannya, namun tak kunjung ada realisasinya.
Kini warga Jalan Pasar 8 seolah dianggap sebelah mata. "Sudah lama kami minta agar Pemkab dan pihak terkait segera melakukan penertiban, namun hal itu tak digubris," ujar Suti, salah seorang warga kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).
Selain kesemrawutan yang ditimbulkan pedagang, sampah-sampah berserakan di badan jalan. Bau busuk yang menyengat juga mengganggu warga dan pengguna jalan.
"Memang ada beberapa kali penertiban, tapi hanya satu hari saja. Para pedagang kembali beraksi menjajakan dagangannya," tambahnya.
Ini membuat Suti menduga ada 'beking' pejabat teras Pemkab Deliserdang terhadap PKL yang nota bene berjualan di atas parit dan trotoar.
Sama dengan Suti, Hamzah mengaku enggan lewat dari Pajak Gambir saat mengantar anaknya sekolah ke SMPN 2. Ia terpaksa mengambil jalan pintas dari Jalan Pasar Baru guna menghindari kemacetan.
"Udah dua tahun aku lewat dari kawasan itu, namun tak ada perhatian Pemkab Deliserdang untuk merapikannya. Ini sangat aneh, sudah diprotes ratusan warga para PKL masih tetap bertahan," jelasnya.
Hamzah menjelaskan pihaknya sudah mendengar akan ada pemagaran, tapi hingga saat ini tak ada realisasinya. "Ini yang mengherankan, kenapa sudah ada anggaran untuk memagar, tapi tak pernah terealisasi," jelasnya.
Untuk itu ia berjanji akan ikut unjukrasa jika warga Jalan Pasar 8 berencana akan melakukan aksi unjukrasa. "Kita bukan iri para PKL mencari makan, tapi tolong juga perhatikan juga nasib warga," harapnya.
Selain itu, warga mempertanyakan ketegasan Camat Percut Sei Tuan A Fitriyan Syukri S.STP, M.Si yang berjanji siap mundur jika tak mampu menertibkan PKL saat unjukrasa warga Jalan Pasar 8 beberapa waktu lalu.
"Mana janjimu Pak Camat yang katanya siap mundur jika tak mampu mengatasi PKL Pajak Gambir. Ingat Pak Camat, itu bapak ungkapkan kepada warga," terangnya.
Informasi diperoleh, bahwa anggaran pemagaran Pajak Gambir sudah ada bersumber dari APBD. Dan rekanan bersama Dinas PU sudah turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran jalan. Tapi pemagaran ditunda dengan alasan lebih dulu menertibkan para PKL.
"Kami akan siap kawal masalah ini. Jika tak jadi dilakukan pemagaran, akan kami bawa ke ranah hukum. Kami tak mau lagi selalu dibohongi," tegas Rustam, salah seorang warga.
Rustam menduga ada oknum pejabat mencari keuntungan dari masalah ini. Dan jika itu benar, oknum tersebut akan didemo untuk minta pertanggungjawaban. (tim)
