Dokumen foto Kajati Sumut Idianto saat ekspos perkara humanis secara virtual. (MOL/Ist)
MEDAN | Sejak Januari hingga pekan kedua Desember 2023 ini, jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah menghentikan penuntutan 140 perkara humanis lewat pendekatan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice (RJ).
Angka dimaksud menurut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan saat dikonfirmasi wartawan, Senin (11/12/2023), sebagai langkah nyata atas arahan Jaksa Agung Prof Dr Burhanuddin ke seluruh jajaran.
Yakni penyelesaian perkara-perkara humanis yang tidak selalu berujung pidana penjara. Namun menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Bukan sekadar pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) No 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif atau RJ.
"Penerapan Keadilan Restoratif lebih menekankan pada tercapainya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Proses penghentian penuntutan perkaranya secara berjenjang hingga akhirnya disetujui JAM Pidum Kejagung RI untuk dihentikan," urainya.
Di samping harus kompeten dan adil, hukum juga harus mampu mengenali keinginan publik tergambar dalam hukum yang hidup di masyarakat serta berorientasi terhadap tercapainya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
Untuk itu diperlukan hukum yang responsif sebagai sebuah jawaban atas keinginan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum berlandaskan hukum yang hidup di masyarakat.
Terdepan
Terdepan penyumbang penghentian perkara humanis dengan pendekatan RJ ditempati Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun dengan 15 perkara. Disusul Kejari Langkat (14 perkara), Asahan dan Kejari Labuhanbatu (masing-masing 13 perkara).
"Untuk urutan 4, 5 dan 6 adalah Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deliserdang di Labuhan Deli (10 perkara), Kejari Belawan (8 perkara) dan Kejari Tanjung Balai (7 perkara). Selebihnya bervariasi dari 1 perkara sampai 5 perkara," urai mantan Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Deliserdang tersebut.
Adapun syarat dari penghentian penuntutan terhadap perkara pidana yang diajukan adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun.
Kerugian yang ditimbulkan, lanjutnya, tidak lebih dari Rp2,5 juta, antara tersangka dan korban ada kesepakatan untuk berdamai.
"Tidak kalah pentingnya dari proses penghentian penuntutan perkara humanis dimaksud adalah esensinya, kenapa tersangka melakukan tindak pidana dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya," pungkas Juru Bicara Kejati Sumut itu. (ROBERTS)
