Koordinator Divisi PPM Bawaslu Sumut Suhadi Sukendar Situmorang (dari kanan ke kiri) serta narasumber Jefri Susetio, Dr Faisal Andri Mahrawa dan Benget Silitonga. (MOL/ROBERTS)
MEDAN | Mendorong suksesnya seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumut, Jumat (1/12/2023) menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Stakeholder.
Sosialisasi dimotori Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (PPM) Bawaslu Sumut Suhadi Sukendar Situmorang menghadirkan 3 narasumber di Grand Central Jalan Merak Jingga Medan.
Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara (Fisip USU) Medan Dr Faisal Andri Mahrawa, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut dua periode, Benget Silitonga serta jurnalis Jefri Susetio, juga Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan.
Menurut Suhadi Sukendar Situmorang, sesuai dengan tema yang diusung yakni pengawasan pemilu partisipatif, pihaknya selalu dan akan terus aktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Baik itu dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota, unsur Polri / TNI, organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan seterusnya sebagai stakeholder.
Pemilu 2024 di Sumut dilaksanakan di 455 kecamatan, 33 kabupaten / kota, imbuhnya, rawan dengan tantangan di antaranya faktor cuaca dan medan atau kondisi alam. Distribusi logistik pemilu yang menggunakan transportasi laut, udara, danau, bisa ditempuh dengan sepeda motor hingga berjalan kaki.
"Potensi rawan dalam arti positif. Kami menyadari punya keterbatasan untuk melihat potensi kerawanan pemilu di balik bukit sana. Oleh karenanya partisipasi stakeholder sangat dibutuhkan demi suksesnya setiap tahapan Pemilu 2024.
Termasuk partisipasi dari rekan-rekan wartawan / jurnalis dan kami juga mengundang perwakilan dari 10 perguruan tinggi di kegiatan sosialisasi ini.
Peran kawan-kawan media dalam menyajikan berita-berita faktual seputar pemilu. Menjadi asupan publik mengantisipasi berseliwirannya berita-berita terindikasi bohong (hoaks) maupun ujaran kebencian di media sosial," pungkasnya.
Dipandu moderator staf di Bawaslu Sumut Edward Bangun, akademisi Faisal Andri Mahrawa mengatakan, Pemilu 2024 mendatang adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia. Bukan sekadar menghambur - hamburkan uang untuk pemilihan presiden / wakil presiden calon legislatif semata.
Ketiga narasumber dipandu staf Bawaslu Sumut Edu Bangun (kanan). (MOL/ROBERTS)
"Namun untuk memastikan kesinambungan pemimpin yang dihasilkan legitimit. Menjamin stabilitas peralihan kepemimpinan dan tegaknya demokrasi lewat pemilu.
Serta sebagai bukti dari rakyat yang berdaulat. Oleh karenanya, partisipasi aktif semua pihak sangat dibutuhkan demi suksesnya pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu 2024," tegasnya.
Tidak Baik
Dalam kesempatan tersebut Benget Silitonga berpendapat bahwa demokrasi di Tanah Air saat ini sedang tidak baik-baik saja. Penilaian di tahun 2022 antara lain, budaya politik jadi sorotan, keterwakilan perempuan yang terabaikan menjadi calon legislatif, politik uang (transaksional).
"Menurut Saya sangat berbeda dengan kondisi Pemilu 1999 lalu. Di mana rakyat, para mahasiswa bersemangat menjadi relawan demi suksesnya pemilu sebagai bagian dari agenda luhur reformasi di Indonesia. Kalau sekarang semangatnya menjadi relawan salah satu pasangan calon," urainya yang disambut aplaus hadirin.
Pembicara terakhir, Jefri Susetio mengatakan, peran jurnalis untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye pemilu sangat strategis.
"Independensi insan jurnalis adalah untuk kepentingan publik. Bukan untuk kepentingan partai politik atau salah satu pasangan calon tertentu," pungkasnya. (ROBERTS)
