Ketua Bawaslu Provinsi Sumut Aswin Diapari Lubis (kanan atas) didampingi Payung Harahap dan narasumber Henry Simon Sitinjak (bawah). (MOL/ROBERTS)
MEDAN | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jumat petang, (5/4/2024) menggelar Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Strategi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 bersama Stakeholder di Hotel Grand Antares Medan.
Sebelum membuka kegiatan yang dimotori Bidang Pencegahan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Sumut Aswin Diapari Lubis menitip pesan kepada para jurnalis / wartawan dan elemen pegiat pemilu.
Menurutnya, peran aktif stakeholder, pers, pegiat pemilu dan masyarakat sangat dibutuhkan. Tahapan pemilu tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan kalau hanya mengharapkan sebanyak 105 komisioner Bawaslu ditambah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan KPPS hampir 50.000 totalnya.
“Oleh karenanya, teman-teman dari media dan pegiat pemilu dalam kesempatan ini juga kami harapkan gak usah segan memberikan masukan, informasi atau bahkan kritik membangun,” katanya didampingi Korlip Divisi Hukum dan Diklat Payung Harahap.
Di bagian lain Payung Harahap mengatakan, kepada peserta pemilu jika masih keberatan dengan keputusan yang dilaksanakan penyelenggara, Mahkamah Konstitusi (MK) adalah tugas akhir Bawaslu Provinsi Sumut.
“Bagi Bawaslu pada prinsipnya bahwa proses kejadian yang didalilkan pemohon itu menjadi keterangan di MK. Sehingga tidak ada upaya lain dari kami selain memberikan informasi kepada MK daripada apa yang didalilkan pemohon.
Kalau di Sumut kemarin ada 9 Kabupaten / kota yang terlibat sesuai dengan dalil pemohon,“ kata Payung.
Pekan pertama April 2024 ini, sambungnya, sudah memasuki tahapan Pilkada serentak. Walau belum ada perintah, pihaknya tetap konsisten dalam hal pencegahan. Misalnya ada larangan melantik pejabat paling lama 6 sebelum pilkada.
Dalam kesempatan tersebut Bidang Pencegahan menghadirkan mantan Komisioner Bawaslu Sumut Henry Simon Sitinjak sebagai narasumber.
Dipandu moderator Edward P Bangun, narasumber mengungkapkan beberapa catatan penting perjalanan pelaksanaan pemilu 5 tahun ini, khususnya di Sumut.
Dengan segala dinamikanya, kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres maupun Pileg tahun 2024 baru lalu turun signifikan dibanding 2019. Masih berkutat pada perubahan perolehan suara di TPS pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berkurangnya perolehan suara caleg di beberapa TPS dan seterusnya.
“Ada 4 poin penting menjadi tantangan sekaligus menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pada Pilkada Serentak 2024 mendatang,“ urainya.
Pertama, pengawasan dan penanganan pelanggaran hari kalender. Bukan hari kerja. Kedua, mentalitas penyelenggara bidang pengawasan pilkada serentak. Ketiga, integritas dan keempat, kerja sama tim sesama pengawas pilkada.
“Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu,“ pungkas Henry Simon Sitinjak.
Turut hadir para pegiat pemilu di antaranya Jaringan Pemantau Masyarakat, Komite Pemilih Indonesia, Sinar Tani Indonesia (Sintesa), Jaringan Demokrasi Indonesia dan Netfid. (ROBERTS)
