 |
| Foto bersama BRGM dan Pj Sekda Sergai Rusmaini Purba,SP,MSi, serta pemangku kebijakan juga peserta sosialisasi,Rabu,(11/9/2024) |
SERDANGBEDAGAI | Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia menggelar kegiatan Sosialisasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove serta Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Tingkat Kabupaten Serdangbedagai, Rabu,(11/9/2024), di Aula Theme Park Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdangbedagai.
Pada kesempatan itu Kepala Sub Kerja Restorasi Gambut dan Mangrove Budiyanto,S.Hut menjelaskan dan membuka wawasan kepada peserta sosialisasi. Ia mengambarkan bahwa Provinsi Sumatera Utara, satu dari sembilan provinsi prioritas rehabilitasi mangrove Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Sumatera Utara memiliki ekosistem mangrove seluas 85.223 hektar (Peta Mangrove Nasional, KLHK 2023).
Namun, dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Sumatera Utara mengalami beberapa tantangan, diantaranya alihfungsi hutan mangrove menjadi kawasan pemukiman dan industri, perbedaan tipologi lokasi dan waktu penanaman, eksistensi satwa liar, lokasi penanaman belum clean dan clear, pasang Surut air laut, serta ketersediaan bibit mangrove.
Rehabilitasi mangrove membutuhkan proses yang panjang, dibutuhkan kolaborasi antar sektor agar pelaksanaannya berjalan secara berkelanjutan. BRGM bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai melalui Sosialisasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove.
 |
| Budiyanto,S.Hut saat diwawancarai awak media,Rabu,(11/9/2024). |
Tujuan BRGM mengundang kelompok masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Serdangbedagai,(Sebut Budiyanto), adalah untuk berdiskusi terkait proses pelaksanaan rehabilitasi mangrove, lokasi penanaman serta mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat.
"Strategi 3M digunakan BRGM untuk mencapai rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan, yaitu Memulihkan, Meningkatkan, dan Mempertahankan," ucapnya.
Tujuannya untuk memulihkan kondisi mangrove yang rusak, meningkatkan kerapatan mangrove yang kurang optimal, dan mempertahankan kondisi lanskap yang masih baik. Kegiatan rehabilitasi mangrove di Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan sejak tahun 2021 hingga 2022 dengan luas mencapai 7.932 hektar.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Kelompok Kerja Pengawasan Internal, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdangbedagai Rusmiani Purba SP.,Msi , Distrik Militer 0204/Deli Serdang, Kepolisian Resor Kabupaten Serdangbedagai, BPDAS Wampu Sei Ular, Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, UPTD KPH Wilayah II Pematang Siantar, Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai, NGO, dan para kelompok masyarakat.
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Rusmiani Purba,SP, M.Si menekanan bahwa Mangrove menjadi prioritas dalam RPJMD Kab. Serdang Bedagai tahun 2020-2025. Prinsip dasar rehabilitasi mangrove merupakan bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat, baik pemanfaatan secara langsung maupun tidak langsung.
"Perlu adanya kolaborasi dari berbagai stakeholder di sekitar kawasan. Kami sangat mendukung kegiatan ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat Serdang Bedagai khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya," ucap Rusmiani.
Kehadiran Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Rusmiani Purba,SP, disambut baik oleh Triko Kepala Kelompok Kerja Pengawasan Internal.
Triko menyampaikan harapan agar hubungan keberlanjutan dari semua pihak, baik itu Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, pihak-pihak terkait, dan masyarakat yang menjadi peran utama dalam mendorong kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove ini.
"Agar hubungan sosialisasi didukung semua pihak dan berkelanjutan agar dapat mendorong percepatan rehabilitasi mangrove," harap Triko
Kegiatan rehabilitasi mangrove akan berjalan maksimal, apabila masyarakat berpartisipasi untuk menjaga ekosistem mangrove. BRGM melakukan beberapa pendekatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Diantaranya penguatan kebijakan dan kelembagaan melalui program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM), pendekatan edukasi dan sosialisasi melalui kurikulum muatan lokal, serta kegiatan di sekolah-sekolah.
Peningkatan mata pencaharian masyarakat melalui inkubasi bisnis atau pengembangan usaha juga dilakukan, seperti budi daya ekosistem mangrove, produk olahan makanan, dan batik mangrove.
Tahun ini, BRGM optimis menjalankan program rehabilitasi mangrove menggunakan skema pendanaan luar negeri Bank Dunia, melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Program M4CR ini, dilaksanakan di 4 provinsi prioritas yakni Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dengan target seluas 75.000 hektar hingga tahun 2027. Pelaksanaan program M4CR ini mulai efektif diberlakukan pada bulan Maret 2024.
"Luas target rehabilitasi mangrove di Sumatera Utara dengan skema M4CR ini seluas 6.078 hektar, yang tersebar di 8 Kabupaten dan 93 Desa. Program rehabilitasi mangrove melalui M4CR tidak terbatas pada pemulihan ekosistem mangrove melalui penanaman, namun juga melakukan pendekatan edukasi dan sosialisasi berupa sekolah lapang, pelatihan ekonomi, dan hibah usaha masyarakat di 93 desa," tutup Triko. (HR/HR)
