Kapus Hamparan Perak diduga Timses Pilkada, Arahkan Staf Kumpulin KTP Warga

UPT Puskesmas Hamparan Perak 

DELISERDANG | Kepala Puskesmas Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang drg Dina diduga terlibat menjadi tim pemenangan salah satu calon Bupati Deliserdang yang ikut dalam Pilkada pada November 2024. Pasalnya para staf staf puskesmas diminta mengumpulkan KTP warga dengan alasan untuk mendata warga untuk mengurus KIS BPJS PBI.

drg Dina saat dikonfirmasi wartawan via seluler membantah kalau pengumpulan KTP oleh Staf sebanyak 10 orang satu staf atas arahannya terkait dengan politik. Menurut Kapus itu dilakukan karena selama ini dr Aci ( Kepala Dinas Kesehatan) yang merupakan bakal calon Bupati Deliserdang yang bayarin.

" Bukan untuk suara itu untuk daftar yang belum punya kis ,ngapain saya cari suara banyak suara , nyarik masyarakat yang belum punya kis ,itu yang dirawat rata rata belum punya kis , jangan dibalik balik untuk apa politik politik jadi satu orang cari 10 biar gak berat harusnya kan semua harus di Kiskan selama ini bapak Aci itu yang bayarin pasien , awal mula pertama saya yang bayar lama lama gak sangguplah , jadi jangan udah sakit baru sibuk gitu jadi carilah Itu untuk bisa mengkaper semua dapat kis orang yang gak mampu.untuk apa dipolitik politik untuk kis bukan untuk politik di hamparan itu termiskin dan mendapat bantuan sosial lainnya," ucap Kapus. Kamis 19/9/2024.

Terpisah, Ketua KWPDS Sawaludin mengomentari hal ini, ia menyebutkan kalau ini hal yang lucu, pasalnya kenapa tidak dari kemarin kemarin sebelum mau pilkada itu dilakukan oleh Kapus- Kapus di Deliserdang ini. Dan rasanya terkait warga miskin berobat dibayar oleh dr Aci Kepala Dinas Kesehatan itu juga kurang masuk akal.

" Tak masuk akal lah kalau selama ini warga tak mampu berobat dibayar oleh dr Aci. Ini diduga hanya alasan saja Kapus menutupi maksud tersembunyi dengan hal itu. Untuk warga kurang mampu bermohon dapat Kis BPJS PBI di dinas Sosial sudah banyak namun ada yang bertahun tak kunjung diaktifkan oleh Dinas Sosial. Ini lebih terkesan bermuatan politik jelang Pilkada. Kita minta Bawaslu memeriksa Kapus Hamparan Perak itu dan PJ Bupati juga harus menjalankan komitmennya tentang ASN Pemkab harus netral," ujar Sawaluddin. 

Hal itu dibenarkan Gunawan salah seorang warga kurang mampu Lubukpakam yang bermohon BPJS PBI ke dinas Sosial, sudah dua kali masukkan permohonan namun tak kunjung aktif.

" Sudah dua kali masukkan permohonan BPJS PBI, pernyataan sudah kita lengkapi tapi hampir dua tahun tak aktif juga. Dinas sosial sama dinas kesehatan itu sama saja Abang adek kepala dinasnya. Orang yang kepentingan mereka saja yang di layani, apa lagi mau nyalon bupati Kepala dinas Kesehatan itu ya bisa saja ini jadi alat Politik," ucap igun. ( Wan)