 |
| Debat Publik Pilkada Kota Padangsidimpuan di Chanel YouTube milik KPU Padangsidimpuan |
PADANGSIDIMPUAN | Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan menggelar Debat publik perdana pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padangsidimpuan, di Grand Mercure Medan, Kamis (24/10/2024).,
Debat yang mengusung tema “Meningkatkan Kesejahteraan dan Layanan Kepada Masyarakat, Memajukan Kota Padangsidimpuan ,” ini sangat minim penonton, pasalnya berdasarkan tayangan yang disaksikan secara live di iNews TV dan ditayangkan lewat Chanel YouTube KPU Padangsidimpuan debat hanya disaksikan 324 penonton dan 24 orang yang menyukai.
Namun, terhitung setelah dua hari berlalu, debat publik Pilkada Kota Padangsidimpuan, mendapatkan angka partisipasi penonton di Chanel YouTube milik KPU Kota Padangsidimpuan berjumlah 5.528 penayangan dan disukai 91 orang, hal ini masih rendahnya dan minimnya angka partisipasi masyarakat menyaksikan debat publik Pilkada Kota Padangsidimpuan 2024.
Kendati demikian, hal ini sangat berbanding terbalik jika dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Padangsidimpuan tahun 2024 sebanyak 161.204 dengan jumlah penduduk 231.266 jiwa.
Tidak itu saja, selain minim penonton, debat publik perdana Pilkada Kota Padangsidimpuan ini juga minim pemberitaan oleh sejumlah media massa di Kota Padangsidimpuan yang dijuluki Kota Dalihan Natolu itu.
Hal ini menjadi pertanyaan, apakah KPU Kota Padangsidimpuan kurang melakukan sosialisasi atau informasi kepada warga Kota Padangsidimpuan.
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Indra Fauzan.SHI.M.Soc.Sc.PhD mengatakan,tinggi rendahnya partisipasi politik itu biasanya diukur karena beberapa faktor, diantaranya terkait etnis atau agama, pendidikan masyarakat, pemahaman terkait pemilu, ekonomi masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atau penyelenggara pemilu.
"Partisipasi politik itu tidak hanya dihitung ketika mereka mencoblos di TPS. Nah kalau dengan hanya penonton sangat sedikit maka ada beberapa faktor seperti misalnya, dilakukan ketika hari kerja dan jam kerja dimana mungkin masyarakat sedang tidak dirumah," sebut Indra, Sabtu (26/10/2024).
"Selanjutnya yang Kedua, bisa saja faktor sosialisasi politik yang kurang dari penyelenggara pemilu, yang ketiga, ketidak tahuan masyarakat kalau ada jadwal debat yang terakhir bisa saja masyarakat tidak peduli. Nah kalau hitungannya partisipasi politik itu hanya sekedar kehadiran di TPS, kita belum bisa ukur tapi kalau partisipasi politik itu salah satunya diukur dari keikutsertaan masyarakat terhadap isu isu politik, pemilu atau kampanye maka bisa dikatakan cukup rendah sekali," tambahnya.
Kendati demikian, dikatakan Indra partisipasi masyarakat dalam sosialisasi politik seperti debat pilkada di media cukup rendah.
"Anggaran debat kan cukup besar, esensi dari debat adalah untuk calon pemilih bisa menentukan pilihan mereka, menerima informasi terkait visi dan misi, program kerja, kapasitas kandidat.Nah kalau yang diharapkan dari debat itu hanya 300 orang berarti rendah," jelasnya
Namun kata Indra, setiap daerah pasti isunya berbeda, tergantung budaya politik masyarakat setempat,. Selain itu demografi masyarakat juga mempengaruhi, serta tinggi rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pilkada.
"Nah di Padangsidimpuan tentunya harus di lakukan pengukuran dan dicari tau apa penyebabnya., biasanya masyarakat itu tidak tertarik dengan pilkada, tidak peduli atau mungkin bisa saja hanya menunggu tanggal pencoblosan," ucapnya.
Dalam hal ini, semua pihak tentunya harus bekerja keras untuk memberikan pengetahuan politik yang baik bagi masyarakat. Tidak hanya sekedar pragmatisme politik semata.
"Rakyat perlu menerima informasi secara utuh dan bersih, kandidat juga perlu menyampaikan informasi dan keterbukaan terhadap diri, visi dan misi serta program dan tentunya masyarakat juga tidak pragmatis perlu mengawasi. Bila perlu kritis dalam menyikapi pilkada ini, kritik penyelenggara, kritik pengawas, kritis terhadap calon,," cetusnya.
"Media juga perlu bersikap transparan, menjaga netralitas informasi, mengawasi kegiatan pilkada dan menjadi pusat pengetahuan politik bagi masyarakat," pesannya.
Terpisah salahsatu wartawan dan juga praktisi media Parlindungan Harahap menyebutkan, ia merasa prihatin atas minimnya penonton dan rendahnya pemberitaan media terkait debat publik Pilkada 2024 di Kota Padangsidimpuan.
"Sebagai elemen penting dalam proses demokrasi, debat publik seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal visi, misi, serta program kerja calon pemimpin mereka. Namun, antusiasme publik yang rendah dan kurangnya perhatian dari media massa mengindikasikan adanya kesenjangan informasi yang berpotensi menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka," ungkap Parlindungan kepada metro-online.co
Kemudian dikatakannya, Minimnya penonton dalam debat ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurang efektifnya sosialisasi kegiatan oleh pihak penyelenggara, lokasi debat yang mungkin kurang strategis, atau waktu pelaksanaan yang tidak mendukung partisipasi masyarakat luas.
Selain itu katanya, disiisi lain, minimnya pemberitaan media terkait debat ini juga memengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya momentum debat publik sebagai ruang penilaian terbuka terhadap calon pemimpin daerah.
"Saya Berharap pihak penyelenggara Pilkada, Komisi Pemilihan Umum, serta seluruh elemen media lokal dan nasional untuk berkolaborasi lebih intensif dalam mensosialisasikan agenda debat publik. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses Plkada ini secara aktif dan cerdas, sehingga pemimpin yang terpilih nanti benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang terinformasi dengan baik," harapnya. (Syahrul/ST).
