TAPUT | Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di semua daerah dipastikan aman dan terkendali.
Namun, peristiwa pengamanan Pilkada di Tapanuli Utara justru berbanding terbalik, karena Pj Bupati dan Sekda mengusir petugas Satpol PP dari Tempat Pemungut Suara (TPS) di beberapa lokasi.
Penegasan ini diungkapkan Kepala Bidang Trantidum Pol PP Taput Donald Hutauruk, kepada wartawan, Rabu (27/11/2024)
Dipaparkan Donal, sesuai perintah Kapolri melalui Kapoldasu dan Kapolres pengaman Pilkada serentak bahwa Satpol PP wajib ikut mengamankan dan mengawasi TPS selama pencoblosan berlangsung.
Demikian juga dengan petugas Satpol PP yang sedang bertugas melakukan pemantauan dan pengamanan seperti di lokasi TPS 2 desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara justru diusir dan disuruh 'balik kanan' alias pulang karena dianggap tidak perlu pengamanan Pilkada di Desa tersebut.
Donal yang merasa punya tanggung jawab penuh dengan tugasnya maka memerintahkan seluruh Satpol PP tidak boleh pulang dan tetap memegang prinsip 'Satukan Barisan ' untuk pengaman karena mereka punya surat tugas dari Kepala Badan Satpol PP Taput, tukas Donal.
Sementara melihat kondisi yang sangat krusial ini, wartawan yang mengkonfirmasikan pengusiran Satpol PP Taput ini, di lokasi TPS 2 mengatakan kalau mereka mendapat perintah dari Pj. Bupati dan Pj. Sekda Taput agar membubarkan semua petugas Satpol PP yang berada di TPS yang sedang bertugas lokasi. "Alasan Pj. Bupati karena kami tidak dibutuhkan melakukan pengamanan dan pemantauan di setiap TPS, " kata Donald heran.
Dikatakan dia, Pj. Bupati Taput Dimposma Sihombing tidak langsung mengatakan kepada mereka namun yang mengatakan adalah Pj. Sekda Taput David Sipahutar.
"Pj.bupati Taput bersama Pj. Sekda tadi datang ke tempat ini melakukan monitoring dan Pj. Sekda yang meminta agar kami membubarkan diri dari lokasi TPS karena tidak diperlukan. Pj. Sekda bilang selesai memilih kami langsung bubarkan diri, istirahat dirumah sambil berdoa, "katanya.
Padahal sebut Donald, mereka diperintah oleh Kasat Pol PP Taput untuk melakukan pemantauan dan pengamanan pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS di kabupaten Taput dan membawa surat tugas resmi.
"Dan itu juga hasil dari apel gabungan bersama TNI/Polri pada Senin kemarin agar kami turut membantu dalam hal pengamanan pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024.
Diceritakan Donald Hutauruk lagi, ada empat petugas Satpol PP yang disuruh pulang dari lokasi TPS 2 desa Simorangkir Julu. Namun, meski disuruh membubarkan diri, petugas Satpol PP yang ada berjaga di TPS 2 dan TPS yang ada di desa Simanungkalit kecamatan Sipoholon tetap tidak mengindahkan himbauan Pj. Bupati dan Pj. Sekda Kabupaten Taput tersebut.
Terpisah, Kasatpol PP Kabupaten Taput, Rudi Sitorus saat dikonfirmasi awak media mengaku benar dia ada memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemantauan dan monitoring atas pelaksanaan pilkada serentak di seluruh TPS di kabupaten Tapanuli Utara.
Rudi Sitorus juga membenarkan laporan dari anggotanya yang mengatakan Pj. Bupati dan Pj. Sekda meminta seluruh petugas Satpol PP yang berada di TPS untuk membubarkan diri.
" Semua petugas Satpol PP yang ada dilapangan bertugas resmi sesuai surat tugas yang saya berikan. Jadi mereka tidak ilegal. Meski ada himbauan namun, selaku SOP, saya tetap meminta agar seluruh anggota tetap berada di lokasi sesuai tugas yang sudah diberikan kepada masing-masing, "ucapnya.
Sementara itu, Pj. Sekda Kabupaten Tapanuli Utara, David Sipahutar saat dikonfirmasi awak media terkait adanya larangan yang dia intruksikan kepada seluruh petugas Satpol PP di Kabupaten Tapanuli Utara untuk meninggalkan lokasi pemantauan di lokasi TPS dengan alasan tidak dibutuhkan belum menjawab konfirmasi awak media, meski terlihat tanda centang dia pada WA pribadinya tersebut.
Diketahui, TPS 2 desa Simorangkir Julu kecamatan Siatas Barita memiliki jumlah TPS sebanyak 295 dengan jumlah pilih Laki laki 40 dan pemilih Wanita 155. (Alfredo/Edo)
