 |
| Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Mansyur (kanan) memberi penjelasan tentang kondisi pelabuhan perikanan kepada Komisi 4 DPR RI. |
"Saya sedih melihat kondisi pelabuhan yang bau dan kumuh ini. Jadi layak dibangun secepatnya. Mengingat dermaga ini dibangun 50 tahun lalu," kata Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Pangga Susanto saat melakukan kunjungan kerja ke PPSB, Gabion, Kamis (10/4/2025).
Dikatakan, saat ini ada empat pelabuhan perikanan di Indonesia yang masuk dalam program revitalisasi dan membutuhkan anggaran sebesar Rp.1,2 Triliun.
"Kami akan langsung mengirim surat ke Presiden agar rencana revitalisasi empat pelabuhan ini segera terwujud," ujarnya.
Ketua DPD HNSI Sumut Zulfahri Siagian menguatkan penilaian Pangga dan berharap Komisi 4 bisa secepatnya mendorong pemerintah untuk membangun PPSB.
Selain itu, Zulfahri juga menyampaikan harga sewa lahan di PPSB yang cukup tinggi dan minta ditinjau ulang.
"Kami juga berharap ada program hilirisasi terhadap keperluan nelayan karena selama ini yang ada hanya hilirisasi di bilang pertanian," ujarnya..
Anggota Komisi 4 DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan kondisi pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia hampir sama yakni bau dan jorok.
"Kedatangan kami ke sini ingin melihat langsung persoalan dan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat ke pemerintah," katanya.
Sedangkan, mantan menteri KKP Rokhmin Dahuri meminta Perindo bekerja secara profesional dan rasional terkait pungutan restibusi.
"Jangan hanya kutip retribusi, giliran sampah berserakan diserahkan ke PPS Belawan," ujarnya.
Sebagai negara pemilik pantai terpajang kedua di dunia setelah Francis, Indonesia hanya memiliki tujuh PPSB padahal seharusnya sudah ada 30 pelabuhan.
"Menurut PBB, satu keluarga nelayan dikatakan sejahtera jika telah memiliki penghasilan minimal 7,5 juta rupiah perbulan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Mansyur mengatakan saat ini pelabuhan perikanan Belawan akan tergenang air pasang sebanyak tiga kali satu tahun.
"Sehingga kami sangat berharap pelabuhan ini segera direvitalisasi apalagi sudah lama direncanakan melalui program pinjaman luar negeri," katanya.
Plt. Dirjen Perikana Tangkap Lotharia Latif mengatakan, harga alat PMS sudah turun atau sekitar Rp.9 juta per unit.
"PMS itu dibutuhkan untuk mengikuti standart penangkapan agar ikan yang ditangkap nelayan bisa masuk pasaran internasional," katanya.
Sebanyak 16 orang anggota Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) dan melakukan peninjauan ke dermaga serta dengar pendapat dengan nalayan dan stakeholder yang hadir. (RE Maha/REM).
